Jurus Mabuk "Gaya Serampangan"

CORONA VIRUS mahluk nanometer yang mata telanjang tak sanggup melihatnya, distorsi hubungan sosial disebabkan corona virus dalam sekejap mata menunjukkan eksistensi, mengubah jalannya sosial dan politik sebuah negara, menariknya banyak pertentangan terjadi, hoax yang massif hingga rawan terjadi konflik dimana mana. Indonesia adalah negara yang maju katanya, pertumbuhan Indonesia begitu dipuji oleh asing dibawah pimpinan Presiden Jokowi dodo, terletak digaris khatulistiwa ini terkena impact covid 19 yang mengharuskan melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) , lantas dilakukannya pembatasan sosial berskala besar ini sangat berdampak pada setiap sektor penghidupan negara dan citizen, nasib malang menimpa sudah jatuh tertimpa tangga, ekonomi yang sudah konjungtor malah tambah anjlok akibat si corona virus, itu semua tak lepas dari sebuah kepemimpinan yang hebat bukan?

Tak ayal jikalau gerakan sosial politik terjadi nantinya sebab hal yang fundamental pada penghidupan hilang bukan tanpa sebab, pemberlakuan PSBB kemudian larangan mudik daerah PSBB adalah sebuah kebijakan yang logis dimasa pandemik ini melanda tetapi tidak demikian dengan pemikiran pekerja yang pendapatannya harian, tentu pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab atas kebijakan PSBB ini, dengan memutuskan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat desa selama pandemik covid 19, Anggarannya diambil dari alokasi dana desa di masing-masing wilayah, dengan peruntukan setiap satu kartu keluarga (KK) mendapat 600.000, Tapi ada paranoia menerima bantuan dalam lingkup Kepala Desa se Sukabumi, sebab demikian itu kades-kades meminta menunda bantuan, persoalannya apa? ternyata ada tumpang tindih data, ketidak validasian serta tidak  menyeluruhnya bantuan yang akan diberikan ini yang membuat paranoia jangan sampai menimbulkan konflik lagi, tetapi lucu pada saat pembagian BLT ada kerumunan massa yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ada ketidak jelasan bahkan Bupati Boltim Sulut sampai marah, mengatakan goblok ini menteri menteri sebab BLT dibuat ribet, ada indikasi jika yang dibawah sudah berani terang-terangan apalagi sampai mengatakan menteri-menteri goblok berarti kabinet tidak beres.

Sempat pula jadi perbincangan pertanyaan dari Najwa bedanya mudik sama pulang kampung apa pak Jokowi?, tapi yang menjadi polemik itu bisa bisanya kemenhub buat aturan pesawat komersial bisa dipakai untuk urusan pebisnis pada masa PSBB, sementara kaum menengah-miskin kebawah dihadapkan dengan aturan yang membuat ketimpangan sosial makin nampak, ada inkonsistensi kebijakan pada kabinet ini, selain itu pemerintah menolak membuka kerang informasi persoalan lokasi penyebaran covid 19 terhadap citizen, ini jelas pemerintah telah melanggar Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan – tepatnya Pasal 154.

pemerintah pusat juga cenderung membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menangani covid 19. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak dianjurkan untuk berbicara mengenai penyakit ini karena informasi penanganannya dianggap terpusat di Kemenkes. Menteri-menteri Jokowi pada waktu-waktu  masih menganggap serampangan tidak ada ethic of care terhadap citizen.